Penyuluhan Hukum Masalah Agraria atau Pertanahan di Kelurahan Sompe Kabupaten Wajo

Abstrak

Tanah sengketa sebagai obyek yang kepemilikannya diperebutkan sering kali menjadi permasalahan di Indonesia. Hal seperti ini juga kerap terjadi di Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, baik yang sudah terselesaikan melalui arbitrase, mediasi maupun melalui proses pengadilan. Namun tidak sedikit pula yang masih bergulir di tengah masyarakat sehingga menimbulkan pertikaian. Hal ini terjadi dapat disebabkan banyak hal termasuk adanya ketidakfahaman pada proses sertifikasi tanah, kurangnya proses administrasi, ketidakjelasan batas tanah, kekeliruan informasi atau data yang tidak lengkap, pemekaran wilayah, permintaan tanah yang tidak sebanding dengan ketersediaan, dan adanya konflik kepentingan. Melihat ini, pada tahun 2023 pemerintah daerah Kabupaten Wajo sendiri telah mencanangkan Gerakan Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) sebagai program Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI untuk memperkuat legalitas kepemilikan tanah. Sehingga dalam membantu pemerintah untuk mengurangi sengketa di tengah masyarakat maka diperlukan penyuluhan hukum masalah agraria guna meningkatkan pemahaman serta menambah pengayaan informasi hukum pertanahan bagi masyarakat khususnya Kelurahan Sompe.