Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Pemerintah Desa Pada Proyek Pembangunan Bendungan Paselloreng Kecamatan Gilireng

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala desa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Paselloreng di Kecamatan Gilireng dan bagaimana penerapan unsur-unsur delik terhadap perbuatan pelaku korupsi pengadaan tanah proyek tersebut. penelitian menggunakan dua metode yaitu 1) penelitian hukum normatif, dengan mengambil sumber data hukum dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, 2) penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan, melalui obsevasi dan wawancara terhadap responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Paselloreng adalah perbuatan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat padanya, sebagai kuasa penjual tanah terdakwa tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya mengenai identitas pembeli tanah dan anggaran yang tersedia dalam kegiatan pengadaan tanah tersebut. Penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku pengadaan tanah tersebut berdasarkan putusan majelis hakim menguraikan setiap unsur-unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang mana unsur tersebut dikaitkan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari alat-alat bukti dan barang bukti.