Analisis Yuridis Tanggung Jawab BPN Kabupaten Wajo Terhadap Pendaftaran Sertifikat Hak Milik Obyek Yang Sedang Berperkara

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang masih berstatus sengketa di Pengadilan Negeri Sengkang. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara dengan pejabat BPN, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPN belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pendaftaran tanah, di mana ditemukan penerbitan sertifikat atas tanah yang masih dalam proses hukum tanpa verifikasi memadai ke instansi terkait seperti pengadilan atau pemerintah desa. Verifikasi sering kali hanya berdasarkan dokumen dari pemohon tanpa konfirmasi terhadap status sengketa. Hal ini menyebabkan potensi konflik, tumpang tindih hak, dan melemahkan kepastian hukum. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum BPN belum dilaksanakan secara optimal, baik secara administratif, prosedural, maupun substansial. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan sistem verifikasi, peningkatan koordinasi antarlembaga, dan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pendaftaran tanah agar tidak menimbulkan sengketa baru dan menciptakan sistem pertanahan yang transparan serta akuntabel.