Tinjauan Yuridis Kesalahan Pengukuran Tanah pada Pendaftaran Tanah di Kabupaten Wajo

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan pengukuran batas tanah dalam proses pendaftaran tanah di Kabupaten wajo dan untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum atas kesalahan pengukuran batas tanah dalam proses pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilakukan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo dengan menggunakan metode pendekatan penelitian secara empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara sehingga data diperoleh dianalisis secara komparatif sehingga dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kesalahan pengukuran tanah terjadi dikarenakan ketidakhadiran pemilik tanah dan pihak yang berbatasan saat pengukuran, kurangnya pemasangan serta pemeliharaan patok batas, kesalahan teknis petugas ukur, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta prosedur administratif yang belum efisien. Ketidaksiapan masyarakat dan kurangnya edukasi juga turut memperburuk situasi ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan pendekatan yang menyeluruh melalui perbaikan sistem pelayanan, peningkatan kapasitas teknis, serta pemberdayaan masyarakat dalam menjaga dan memahami batas hak atas tanah mereka. Sedangkan Upaya penyelesaian hukum atas kesalahan pengukuran batas tanah dalam proses pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo, dapat dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 serta peraturan-peraturan lain yang terkait. Penanganan perselisihan hak milik atas tanah akibat kekeliruan penentuan batas, salah satunya adalah melalui pengadilan dengan melakukan pencabutan sertifikat tanah yang terbukti memiliki cacat administrasi secara hukum. Pencabutan ini harus didasarkan pada bukti-bukti yang pasti. Selain melalui pengadilan, dalam mengatasi perselisihan, dapat melibatkan pemohon dan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi bersama.