Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Penerapan Sistem Digital Id Berbasis Aplikasi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo

Authors

  • Ismail Ali Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng
  • Besse Muqita Dewi Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng
  • Andi Wahyuddin Nur Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng
  • Andi Wira Saputra Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Keywords:

sosio yuridis, sistem digital, aplikasi

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum penerapan sistem aplikasi digital ID dalam sistem kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dan untuk mengetahui tinjauan sosiologis terhadap penerapan sistem digital ID berbasis aplikasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dengan menggunakan metode pendekatan penelitian secara empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara serta studi kepustakaan sehingga data diperoleh dianalisis secara komparatif sehingga dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek hukum penerapan sistem aplikasi digital ID dalam sistem Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo adalah belum diterapkan secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan belum ada aturan yang memerintahkan untuk menghilangkan KTP elektronik berbentuk fisik karena kebijakan terkait administrasi kependudukan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Begitupun secara sosiologis belum diterapkan secara maksimal karena masih mengalami beberapa kendala di lapangan.

References

Andi Sumangelipu, Sitti Maryam, Andi Bau Salman, Rahmi Rustam, & Agustiani Agusta. (2023). Sosialisasi Kewirausahaan Dalam Upaya Peningkatan UMKM Pada Era Digitalisasi di Paria, Majauleng, Kab. Wajo. Compile Journal of Society Service, 1(1), 1–9. Retrieved from https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/61

Budijaya, I Nyoman, (1987). Catatan Sipil di Indonesia: Suatu Tinjauan Yuridis. Surabaya: Bina Indra Karya.

Fadhil, M., & Ilham, M. (2019). Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam Mengoptimalisasi Pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Gisa) Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Jurnal Registratie, 1-20.

Firman, & Muharawati. (2022). Analisis Hukum Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Legal Journal of Law, 1(2), 45–56. Retrieved from https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/28.

Ismail Ali, & Andi Sumangelipu. (2023). Pengantar Hukum Bisnis. Sengkang: CV Mange.

Martono. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Akibat Perbuatan (Eigenrichting) di Kabupaten Wajo. Legal Journal of Law, 1(2), 73–84. Retrieved from https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/32

Permadi, Bagus Permadi & Rokhman, Ali. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Penanganan Data Pribadi.Universitas Jenderal Soedirman.

Permatasari, Y. G. (2014). Implementasi Pelayanan atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Studi di Kabupaten Malang. Disertasi. Brawijaya University.

Purwadi, D. A. (2016). Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Wanareja. Disertasi. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Sulaeman Sagoni, & Andi Wahyudi. (2022). Implikasi Hukum Terhadap Mal Administrasi Kebijakan Penataan Lingkungan di Kota Sengkang. Legal Journal of Law, 1(2), 85–101. Retrieved from https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/42

Sutopo, A., & Kumoro, J. (2017). Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran-S1, 6(7), 708-718.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Tutik, Titik Triwulan. (2008). Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Published

11/12/2023

How to Cite

Ismail Ali, Besse Muqita Dewi, Andi Wahyuddin Nur, & Andi Wira Saputra. (2023). Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Penerapan Sistem Digital Id Berbasis Aplikasi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo. Legal Journal of Law, 2(2), 25–35. Retrieved from https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/70