Penyuluhan Hukum Pertanahan Desa Bottopenno Kabupaten Wajo
Kata Kunci:
penyuluhan hukum, hukum pertanahan, sengketa tanah, bontopennoAbstrak
Penyuluhan Hukum Pertanahan di Desa Bottopenno, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo merupakan penelitian pengabdian kepada masyarakat dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai bentuk salah satu implementasi dari Tri Darma Perguruan Tinggi. Penyuluhan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman Masyarakat terkait pertanahan demi mengurangi atau mencegah timbulnya sengketa tanah. Selain itu penyuluhan ini bertujuan memberikan solusi penyelesaian sengketa yang terjadi di tengah masyarakat yang sedang terjadi saat ini. Metode penyuluhan dilakukan dengan observasi awal pada permasalahan yang terjadi dilanjutkan dengan pemberian materi dan diskusi. Hasil dari penyuluhan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat Desa Bontopenno terkait masalah hukum pertanahan.
Referensi
Ali, I., & Sumangelipu, A. (2023). Pengantar Hukum Bisnis. Sengkang: CV Mange.
Andi Wahyuddin Nur, Dewi Wahyuni Mustafa, M. Asraf Fradama, Asriani Said, Rina Febrianti, Andi Nur Halisa, Rismawati, Andi Muh. Iswan, & Erwin. (2024). Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Litigasi dan Non Litigasi di Desa Patila. Compile Journal of Society Service, 2(1), 39–46. Diambil dari https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/108.
Badan Pertanahan Nasional (BPN). (2020). Statistik Pertanahan 2020. Jakarta: BPN.
Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Statistik Pendidikan 2020. Jakarta: BPS.
Ismail Ali, Sulaeman, Andi Wahyuddin Nur, Martono, Rusman, Tajuddin, A. M. ., & Zahrah Salsabila. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Sengketa Tanah di Kelurahan Cina Kabupaten Wajo. Compile Journal of Society Service, 2(2), 19–24. Diambil dari https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/120.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2021). Laporan Tahunan KPA 2021. Jakarta: KPA.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). (2021). Laporan Kinerja 2021. Jakarta: Kementerian ATR.
Martono, Hendra Sudrajat, Ardiansyah, Saskia Dwi Anggraini, Nurul Magfira, Anisa Pratiwi, Anugrah, & Muh. Fajar Alqadri. (2024). Penyuluhan Hukum Sengketa Tanah di Kelurahan Paria Kab. Wajo. Compile Journal of Society Service, 1(2), 16–22. Diambil dari https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/92.
Sulaeman, Ismail Ali, Rusdi Kadir, Indra Purnama Ramadhan, & Dwi Cahyani. (2024). Penyuluhan Hukum Masalah Agraria atau Pertanahan di Kelurahan Sompe Kabupaten Wajo. Compile Journal of Society Service, 2(1), 21–26. Diambil dari https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/106.
Sulaeman Sagoni, Muharawati, Andi Wira Saputra, & Andi Wahyuddin Nur. (2023a). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Sertifikat Tanah di Wilayah Pesisir Danau Tempe. Legal Journal of Law, 2(2), 107–118. Diambil dari https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/77.
Sulaeman Sagoni, Rahmi, & Sitti Hijrah. (2023b). Efektivitas Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. Legal Journal of Law, 2(1), 79–90. Diambil dari https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/51.
Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960.
