Efektivitas Hukum Terhadap Peran Unit Kamsel Melalui Dikmas Lantas Polres Wajo Sebagai Upaya Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas

Penulis

  • Martono Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng
  • Muh. Ikramullah Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng
  • Yustiana Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

DOI:

https://doi.org/10.67032/ljl.v5i2.206

Kata Kunci:

efektivitas hukum, Unit Kamsel, Dikmas Lantas, kesadaran hukum, pelanggaran lalu lintas

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum terhadap peran Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) melalui kegiatan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) Satlantas Polres Wajo dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan anggota Satlantas Polres Wajo, dokumentasi kegiatan, serta studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dikmas Lantas dilakukan melalui penyuluhan tatap muka, simulasi, kampanye digital, pemasangan spanduk, serta kegiatan edukasi di sekolah, jalan raya, dan komunitas masyarakat. Data pelanggaran lalu lintas menunjukkan penurunan dari 1.574 kasus pada 2023 menjadi 1.119 kasus pada 2024, tetapi kembali meningkat menjadi 1.164 kasus pada 2025. Data perbandingan bulanan sebelum dan sesudah kegiatan Dikmas juga menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah pelanggaran. Meskipun demikian, efektivitas kegiatan belum optimal karena belum didukung oleh sistem evaluasi yang terukur untuk memastikan perubahan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat secara berkelanjutan. Efektivitas pelaksanaan Dikmas Lantas dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dikmas Lantas berkontribusi terhadap upaya preventif dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas, tetapi perlu diperkuat melalui evaluasi program, perluasan edukasi, dan sinergi dengan penegakan hukum yang konsisten

Referensi

Akbari, M. (2021). Is driver education contributing towards road safety? A systematic review of systematic reviews. Journal of Injury and Violence Research, 13(1), 69–80. https://doi.org/10.5249/jivr.v13i1.1592

Ali, A. (2015). Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicial prudence): Termasuk interpretasi undang-undang (legis prudence) (Ed. 1, Cet. 6). Kencana.

Atmasasmita, R. (2001). Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum. Bandung: Mandar Maju.

Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif & empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Firman, Mustari, Ismail Ali, & Andi Wahyuddin Nur. (2023). Efektivitas Hukum Terhadap Strategi Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Satlantas Polres Wajo. Legal Journal of Law, 2(2), 56–69. Diambil dari https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/73

Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.

Herbert C. Kelman. (1958). Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change. Journal of Conflict Resolution, Vol. 2, No. 1, 1958.

Ismail, I. (2017). Peran Unit Dikyasa dalam pelaksanaan Dikmas Lantas Polres Cilacap untuk meningkatkan kesadaran pelajar dalam disiplin berlalu lintas. Advances in Police Science Research Journal, 1(3), 1085–1152. https://doi.org/10.70526/apsrj.v1i3.97

Kelman, H. C. (1958). Compliance, identification, and internalization: Three processes of attitude change. Journal of Conflict Resolution, 2(1), 51–60. https://doi.org/10.1177/002200275800200106

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2012). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2025). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Lintang, J. A. (2023). Optimization of Dikmas Lantas by the Dikyasa Traffic Unit in reducing high school student traffic violations in the Garut Police jurisdiction. Indonesian Journal of Police Studies, 7(3). https://doi.org/10.70526/ijps.v7i3.482

Marzuki, P. M. (2010). Penelitian hukum. Kencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas.

Rahardjo, S .(2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Satlantas Kapolres Wajo. (2025). Data program dan kegiatan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas serta data pelanggaran lalu lintas Kabupaten Wajo periode 2023–2025 [Dokumen internal tidak dipublikasikan].

Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Ed. 1, Cet. 13). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Tirla, L., Sârbescu, P., & Rusu, A. (2024). Assessing the effectiveness of psychoeducational interventions on driving behavior: A systematic review and meta-analysis. Accident Analysis & Prevention, 199, Article 107496. https://doi.org/10.1016/j.aap.2024.107496

Utsman, S. (2009). Dasar-dasar sosiologi hukum: Makna dialog antara hukum dan masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yustiana, & Andi Wahyuddin Nur. (2022). Kajian Yuridis Saksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Mengakibatkan Matinya Orang di Satlantas Polres Wajo. Legal Journal of Law, 1(1), 81–98. Diambil dari https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/14

Unduhan

Diterbitkan

09-11-2026

Cara Mengutip

Martono, Muh. Ikramullah, & Yustiana. (2026). Efektivitas Hukum Terhadap Peran Unit Kamsel Melalui Dikmas Lantas Polres Wajo Sebagai Upaya Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas. Legal Journal of Law, 5(2), 88–110. https://doi.org/10.67032/ljl.v5i2.206

Terbitan

Bagian

Articles