Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Cyberstalking Terhadap Pejabat Penting Negara di Sulawesi Selatan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengaturan tentang tindak pidana pelaku penyebaran cyberstalking berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam UU ITE dan KUHP, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif-empiris dengan memadukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan data lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik di Polda Sulawesi Selatan, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relavan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penyebaran link cyberstalking dapat dijerat melalui beberapa ketentuan dalam UU ITE dan KUHP, antara lain Nomor 1, Tahun 2008, dan UU nomor 1Tahun 2023 yang berkaitan dengan penyebaran informasi menyesatkan, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta penguntitan. Namun, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan berbagai hambatan, seperti kesulitan memperoleh bukti digital, penggunaan identitas anonim pelaku, keterbatasan sarana teknologi forensik digital, tidak adanya korban yang ingin melapor, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga bukti elektronik. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Meskipun kerangka hukum untuk menjerat pelaku cyberstalking,telah tersedia dalam UU ITE dan KUHP, efektivitas penerapannya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan sarana teknologi investigasi digital, serta peningkatan literasi dihital masyarakat.