Penyelesaian Sengketa Pertanahan Akibat Kesalahan Administrasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kesalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan sengketa hak atas tanah, mekanisme penyelesaian sengketa, serta peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, didukung oleh pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Seksi Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif melalui pengelompokan temuan, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan perbandingan antara praktik dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan sengketa meliputi ketidaksesuaian antara data fisik dan data yuridis, kesalahan pencatatan, kekeliruan dalam pengukuran dan pemetaan, tumpang tindih sertifikat, serta ketidakpatuhan terhadap prosedur administrasi pertanahan. Faktor penyebabnya dapat berasal dari internal, seperti ketidakcermatan aparatur, maupun eksternal, seperti ketidaklengkapan atau ketidakbenaran dokumen yang disampaikan pemohon. Penanganan sengketa dilakukan melalui penerimaan pengaduan, pengkajian kasus, penelitian data, mediasi, dan tindakan administratif sesuai kewenangan, sedangkan penyelesaian melalui pengadilan dapat ditempuh apabila diperlukan berdasarkan karakter sengketa. Penelitian ini menegaskan pentingnya ketelitian administrasi, verifikasi data fisik dan yuridis, transparansi pelayanan, serta penerapan mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan kewenangan hukum untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Temuan mengenai efektivitas penyelesaian di Kabupaten Wajo masih memerlukan penguatan melalui pemeriksaan dokumen kasus dan data penyelesaian secara langsung.