Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Kendaraan Dinas Operasional di Kabupaten Wajo

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang penyalahgunaan kendaraan dinas, termasuk faktor penyebab, dampak, dan solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah ini. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 diterangkan bahwa kendaraan dinas dapat diperoleh setelah menduduki jabatan Eselon IV dan atau yang setingkat, atau menjadi kepala kantor pada wilayah kerja paling rendah 1 (satu) kabupaten (kota). Kendaraan dinas diharapkan membantu pegawai aparatur sipil negara dalam mengemban tugas serta diharapkan kendaraan dinas difungsikan hanya untuk keperluan yang terkait dengan tugas dan kewajiban aparatur sipil negara. Kendaraan dinas salah satu dari sekian banyak fasilitas yang diberikan oleh negara pada pegawai pemerintah untuk difungsikan sebagaimana tertuang pada undang-undang. Namun masih banyak pegawai aparatur sipil negara yang menyalahgunakan fasilitas tersebut. Metode pendekatan yang digunakan yaitu, yuridis empiris, dengan pendekatan masalah menggunakan sistem  peraturan perundang-undangan, konsep, dan pendekatan analitis. Penegakan hukum bagi pegawai ASN dan non ASN yang menyalahgunakan kendaraan dinas di Kabupaten Wajo belum efektif, meskipun kendaraan dinas berkeliaran di hari libur, belum ada tindakan pemerintah dalam memberi sanksi atas penyalahgunaan tersebut dikarenakan tidak ada regulasi yang secara jelas mengatur penyalahgunaan kendaraan dinas operasional. Dampaknya pengguna kendaraan dinas tidak benar-benar mengerti bagaimana kendaraan dinas itu difungsikan sesuai fungsi kedinasan.