Perlindungan Hukum Peserta Terhadap Penundaan dan Penolakan Klaim Jaminan Hari Tua Melalui Layanan Lapak Asik pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Darmo
DOI:
https://doi.org/10.67032/ljl.v5i2.212Kata Kunci:
perlindungan hukum, Jaminan Hari Tua, BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan publik digitalAbstrak
Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dibayarkan apabila peserta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Digitalisasi klaim JHT melalui Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik) BPJS Ketenagakerjaan mempermudah akses pelayanan jarak jauh, tetapi juga menimbulkan persoalan verifikasi, hambatan administratif, penundaan atau penolakan klaim, serta pelindungan data pribadi. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum klaim JHT yang mengalami penundaan atau penolakan melalui Lapak Asik di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Darmo. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Penata Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Darmo. Bahan sekunder terdiri atas peraturan perundang-undangan dan publikasi ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 667 dari 3.729 klaim, atau 17,89%, dikategorikan sebagai tertunda atau ditolak. Informan mengidentifikasi tujuh alasan, yaitu peserta tidak dapat dihubungi; peserta tidak berkenan dikenai pajak progresif; berkas tidak lengkap; terindikasi keterlibatan calo; saldo belum tergabung; peserta tercatat aktif kembali; serta peserta tidak memiliki dokumen bukti kerja sama dan verifikasi rekan kerja tidak berhasil. Penelitian menegaskan bahwa verifikasi klaim merupakan fungsi administratif yang sah, tetapi harus dilaksanakan secara transparan, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Perlindungan hukum memerlukan alasan yang jelas atas status klaim, kesempatan untuk memperbaiki kekurangan administrasi, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, prosedur penanganan gangguan teknis yang dapat diprediksi, serta perlindungan data pribadi. Penelitian merekomendasikan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyusun prosedur teknis tertulis, menyampaikan alasan penundaan atau penolakan, memperjelas informasi mengenai kanal pengaduan, serta mengevaluasi data penanganan klaim secara berkala.
Referensi
Aisyah, N. F., & Saleh, A. (2026). Implementasi komunikasi digital pada web Lapak Asik dalam klaim JHT di BPJS Ketenagakerjaan Bogor. Nivedana: Jurnal Komunikasi dan Bahasa, 7(1), 150–158. https://doi.org/10.53565/nivedana.v7i1.2266
Apriana, M., & Husni, L. (2025). Aspek Hukum Perlindungan Pasien Dalam Telemedicine. Private Law, 5 (3), 739–51. Diakses dari https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/id/article/view/8386.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
Henakin, A. S. P., Kantikha, I. M., Helvis, H., Saragih, H., & Elawati, T. (2025). Pelindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora, 2(2), 117–128. https://doi.org/10.63821/ash.v2i2.466
Indah, D. M., Ardhiasti, A., & Dewiyani, A. C. (2024). Tinjauan inovasi pelayanan Lapak Asik dalam sistem klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan Kepanjen. Indonesian Journal of Health Insurance and Medical Records, 1(2), 10–19. https://doi.org/10.31290/ijhimr.v1i2.4975
Nurcahyo, N. (2021). Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Cakrawala Hukum, 12(1), 69–78. https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5781
Rizki, C., Puspawati, A. A., & Faedlulloh, D. (2022). Inovasi program pelayanan tanpa kontak fisik (Lapak Asik) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung. Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 6(2), 333–352. https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i2.3288
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Republik Indonesia. (2015a). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
Republik Indonesia. (2015b). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
Republik Indonesia. (2022a). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.



