Pengadilan Militer dan Pengadilan Umum: Sistem Pengamanan, Hierarki Militer, dan Independensi Kekuasaan Kehakiman

Penulis

  • Diah Nailis Sa’adah Universitas Trunojoyo Madura
  • Erika Cahyani Maulidia Putri Universitas Trunojoyo Madura
  • Saiful Abdullah Universitas Trunojoyo Madura

DOI:

https://doi.org/10.67032/ljl.v5i2.211

Kata Kunci:

peradilan militer, peradilan umum, independensi hakim, hierarki militer, hak terdakwa

Abstrak

Peradilan militer dan peradilan umum merupakan dua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memiliki karakteristik yurisdiksi dan organisasi yang berbeda, tetapi terikat pada prinsip konstitusional yang sama, yaitu kemandirian kekuasaan kehakiman. Artikel ini menganalisis hubungan antara karakteristik kelembagaan peradilan militer, pengamanan gedung pengadilan, budaya hierarki kepangkatan, independensi hakim, serta pemenuhan hak terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Panitera Muda Tata Usaha Militer Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, pada 26 Oktober 2026; sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan. Keterangan informan digunakan secara terbatas untuk memahami karakteristik kelembagaan dan dukungan administrasi perkara, bukan sebagai bukti langsung mengenai independensi hakim atau kondisi psikologis terdakwa. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan karakter kelembagaan dan kebutuhan pengamanan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya perbedaan kualitas independensi atau perlakuan terhadap terdakwa. Pengamanan harus dilaksanakan secara proporsional dan tetap menjamin akses publik terhadap persidangan. Demikian pula, hierarki kepangkatan yang berlaku dalam kedinasan militer tidak boleh berubah menjadi relasi komando di ruang sidang. Independensi hakim, persamaan di hadapan hukum, praduga tidak bersalah, dan hak terdakwa untuk membela diri harus menjadi standar yang sama bagi seluruh lingkungan peradilan.

Referensi

Edy, S. S. (2017). Independensi sistem peradilan militer di Indonesia (Studi tentang struktur peradilan militer). Jurnal Hukum dan Peradilan, 6(1), 105–128. https://doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.105-128

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020a). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1441.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020b). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan.

Putra, I. S., & Mumpuni, N. W. R. (2022). Analysis of the institutional position of military judges against the independence of the Indonesian military courts. Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 190–204. https://doi.org/10.51825/nhk.v5i2.17522

Republik Indonesia. (1997). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713.

Republik Indonesia. (2004). Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung.

Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

Republik Indonesia. (2009a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2009b). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Unduhan

Diterbitkan

20-11-2026

Cara Mengutip

Diah Nailis Sa’adah, Erika Cahyani Maulidia Putri, & Saiful Abdullah. (2026). Pengadilan Militer dan Pengadilan Umum: Sistem Pengamanan, Hierarki Militer, dan Independensi Kekuasaan Kehakiman. Legal Journal of Law, 5(2), 145–153. https://doi.org/10.67032/ljl.v5i2.211

Terbitan

Bagian

Articles