Kedudukan dan Keabsahan Hukum Perjanjian Waralaba di Indonesia: Analisis Hukum Perdata Dan Fikih Muamalah

Abstrak

Perjanjian waralaba berkembang sebagai bentuk kerja sama komersial yang menggabungkan pemanfaatan kekayaan intelektual, sistem bisnis, standar operasional, serta dukungan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan keabsahan perjanjian waralaba di Indonesia dari perspektif hukum perdata dan fikih muamalah, terutama terkait penggunaan kontrak baku serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba. Bahan hukum sekunder terdiri atas doktrin hukum dan artikel jurnal yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perjanjian waralaba merupakan perjanjian tidak bernama (innominaat) yang keabsahannya dinilai berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, serta ketentuan khusus mengenai penyelenggaraan waralaba. PP Nomor 35 Tahun 2024 memperkuat kerangka pengaturan melalui kriteria waralaba, kewajiban penyampaian prospektus penawaran, klausul minimum dalam perjanjian, pendaftaran, serta kewajiban dukungan berkelanjutan. Dalam perspektif fikih muamalah, perjanjian waralaba tidak serta-merta dikategorikan sebagai satu akad tertentu; karakter akadnya ditentukan oleh substansi transaksi, khususnya lisensi atas kekayaan intelektual, pemberian jasa, dan kemungkinan adanya pembagian keuntungan yang nyata. Perjanjian tersebut pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang objek dan manfaatnya jelas, persetujuan diberikan secara bebas, serta tidak mengandung riba, gharar yang berlebihan, penipuan, atau kezaliman. Penelitian ini menegaskan bahwa keabsahan perjanjian perlu dinilai tidak hanya dari persetujuan formal, tetapi juga dari kepatuhan terhadap regulasi, itikad baik, transparansi, serta proporsionalitas dalam pembagian risiko dan manfaat.