Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pemaksaan Perkawinan Anak: Studi Empiris pada Unit PPA Polres Wajo

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penanganan dugaan pemaksaan perkawinan anak di Polres Wajo serta faktor-faktor yang memengaruhi perlindungan anak dalam proses penanganannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tiga informan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2023–2025 terdapat satu laporan yang tercatat, yaitu pada 2024, dengan korban berusia 16 tahun. Peristiwa tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan surat keterangan kematian orang tua yang tidak benar untuk memuluskan rencana perkawinan. Proses penanganan tidak berlanjut setelah rencana perkawinan dibatalkan. Secara yuridis, pemaksaan perkawinan anak perlu dianalisis terutama berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sedangkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan ketentuan pemalsuan surat hanya dapat diterapkan apabila unsur deliknya terbukti. Penelitian juga mengidentifikasi keterbatasan sumber daya, fasilitas pendukung, pemahaman masyarakat, serta koordinasi antarinstansi sebagai faktor yang memengaruhi perlindungan korban. Penelitian ini menegaskan perlunya penanganan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, penilaian unsur pidana secara cermat, serta koordinasi layanan yang tidak menjadikan pembatalan rencana perkawinan sebagai satu-satunya alasan untuk mengakhiri penanganan dugaan tindak pidana