Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sengkang
DOI:
https://doi.org/10.67032/ljl.v5i2.208Kata Kunci:
alat bukti saksi, hukum acara perdata, kekuatan pembuktian, testimonium de audituAbstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara perdata serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penilaian hakim terhadap kesaksian. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan memadukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Sengkang serta advokat. Data empiris yang diuraikan bersumber dari wawancara dengan dua informan pada Mei 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata, tetapi bobot pembuktiannya tidak bersifat mutlak. Penilaian terhadap kesaksian harus memperhatikan sumber pengetahuan saksi, alasan dan cara saksi mengetahui peristiwa, konsistensi keterangannya, hubungan saksi dengan para pihak, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lain. Ketentuan Pasal 169 dan Pasal 171 HIR serta Pasal 1905, Pasal 1907, dan Pasal 1908 KUHPerdata menegaskan bahwa kesaksian seorang saksi tidak cukup berdiri sendiri dan bahwa saksi harus menjelaskan sumber pengetahuannya. Kesaksian testimonium de auditu pada prinsipnya tidak memenuhi karakter kesaksian langsung dan perlu dinilai dengan memperhatikan ketentuan serta yurisprudensi yang relevan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penilaian kesaksian secara kontekstual, rasional, dan terintegrasi dengan keseluruhan alat bukti.
Referensi
Fajriyyah, L. ., & Alfitri, A. (2022). Hearsay Evidence Admissibility: Due Process and Evidentiary Rules in Muslim Marriage Legalization (Isbat nikah). Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 16(3), 265–292. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no3.2464
Harahap, M. Y. (2017). Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
Handayani, D. (2017). Legal Principles of Evidence on Civil Cases in Public Judiciary. Hang Tuah Law Journal. https://doi.org/10.30649/htlj.v1i1.13
Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 Nomor 44.
Hidayatullah, A. (2016). Beberapa Masalah Tentang Alat Bukti Persangkaan Dalam Penyelesaian Masalah Perdata. 542-554.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Staatsblad 1847 Nomor 23.
Mertokusumo, S. (2019). Hukum acara perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
Muhiddin, M. (2020). Theoretical and Practical Implications of Evidence in Religion Court. International Journal of Nusantara Islam. https://doi.org/10.15575/ijni.v8i1.8538
Padang, P. T. T. (2024). Assessment Of Witness Testimonials As Evidence In Civil Cases. Eduvest - Journal of Universal Studies. https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i2.1031
Pangaribuan, A. M. A. (2024). Metode wawancara dalam penelitian hukum doktrinal dan sosio-legal. Undang: Jurnal Hukum, 6(2), 351–383. https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.351-383
Prakoso, A. (2025, 26 Mei). Kedudukan hukum testimonium de auditu dalam perkara perdata. Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kedudukan-hukum-testimonium-de-auditu-dalam-perkara-perdata-0iQ
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Staatsblad 1927 Nomor 227.
Subekti. (2018). Hukum pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita.
Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463–2478. https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Usman, U., & Abidin, A. (2022). Analysis of Judges' Decision on Witness Divorce Evidence in Donggala Religious Court. International Journal Of Contemporary Islamic Law And Society. https://doi.org/10.24239/ijcils.vol4.iss2.50
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.



