Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencegah Eksploitasi Anak Sebagai Pekerja di Kabupaten Wajo
DOI:
https://doi.org/10.67032/ljl.v5i2.207Kata Kunci:
eksploitasi anak, pekerja anak, perlindungan anak, pemerintah daerah, Kabupaten WajoAbstrak
Eksploitasi anak sebagai pekerja merupakan persoalan perlindungan hak anak yang berkaitan dengan kemiskinan rumah tangga, akses pendidikan, pengawasan ketenagakerjaan, serta kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pemerintah Kabupaten Wajo dalam mencegah eksploitasi anak sebagai pekerja serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan desain kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada perangkat daerah yang menangani urusan perlindungan anak dan ketenagakerjaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan membandingkan praktik di lapangan dan ketentuan hukum. Temuan yang dilaporkan menunjukkan bahwa pencegahan dilakukan melalui sosialisasi hak anak, pelibatan Forum Anak, penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), pendampingan bagi keluarga rentan, bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi, serta koordinasi dan pengawasan lintas sektor. Faktor pendukung meliputi kesadaran masyarakat, dukungan regulasi, peran keluarga, dukungan program kesejahteraan, serta koordinasi antarinstansi. Analisis hukum menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut sejalan dengan kewajiban perlindungan anak, tetapi efektivitasnya perlu dinilai melalui data kasus, jangkauan program, tindak lanjut pengaduan, serta hasil pengawasan. Pemeriksaan usia dalam penerbitan kartu pencari kerja hanya mencakup layanan formal dan tidak dapat menggantikan pengawasan terhadap pekerjaan informal. Penelitian merekomendasikan penguatan pendataan, pengawasan berbasis risiko, mekanisme rujukan kasus, serta evaluasi program yang terukur.
Referensi
Badan Pemeriksa Keuangan. (n.d.). Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak. Database Peraturan BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/66617/perda-kab-wajo-no-15-tahun-2012
Edmonds, E. V., & Pavcnik, N. (2005). Child labor in the global economy. Journal of Economic Perspectives, 19(1), 199–220. https://doi.org/10.1257/0895330053147895
Edmonds, E. V., Pavcnik, N., & Topalova, P. (2010). Trade adjustment and human capital investments: Evidence from Indian tariff reform. American Economic Journal: Applied Economics, 2(4), 42–75. https://doi.org/10.1257/app.2.4.42
International Labour Organization. (n.d.). Ratifications for Indonesia: Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) and Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182). NORMLEX. https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_INSTRUMENT_SORT,P11200_COUNTRY_ID:2,102938
International Labour Organization, & United Nations Children’s Fund. (2021). Child labour: Global estimates 2020, trends and the road forward. ILO and UNICEF. https://www.ilo.org/childlabourestimates2021
International Labour Organization. (2011). Review on legislations, policies and programs for the elimination of child labor in Indonesia. ILO. https://www.ilo.org/publications/review-legislations-policies-and-programs-elimination-child-labor-indonesia
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment.
Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.
Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.
Wahda, M. A., & Sudirman. (2023). The role of Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) groups in preventing and handling child labour in the informal sector. International Journal of Education, Information Technology, and Others, 6(4), 13–22. https://doi.org/10.5281/zenodo.10258318
Wahda, M. A., Suhaeb, F. W., Saifuddin, Mario, & Jusnawati. (2025). Peningkatan kapasitas kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam pencegahan dan penanganan kasus pekerja anak di Kabupaten Wajo. Jurnal Sulapa Eppa.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.



