Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan PT Gaya Remaja Industri Indonesia (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sidoarjo)
DOI:
https://doi.org/10.67032/ljl.v5i2.205Kata Kunci:
Jaksa Pengacara Negara, BPJS Ketenagakerjaan, tunggakan iuran, bantuan hukum, gugatan sederhanaAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam penyelesaian tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan pada PT Gaya Remaja Industri Indonesia serta mengidentifikasi tahapan pelaksanaan bantuan hukum melalui jalur nonlitigasi dan litigasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, khususnya pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara, serta dokumentasi terhadap dokumen yang berkaitan dengan penanganan perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JPN berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk mengupayakan pemenuhan kewajiban perusahaan atas tunggakan iuran. Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pemanggilan perusahaan dan pembahasan penyelesaian kewajiban, termasuk kemungkinan pembayaran secara angsuran. Karena kewajiban belum diselesaikan secara tuntas, JPN melanjutkan upaya nonlitigasi melalui pemanggilan kembali dan pemberian somasi sebanyak 3 kali. Setelah upaya tersebut belum menghasilkan penyelesaian, JPN menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Sidoarjo. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran JPN tidak terbatas pada pendampingan dalam proses peradilan, tetapi juga mencakup upaya persuasif dan tindakan hukum di luar proses peradilan. Pola penanganan tersebut memperlihatkan penerapan pendekatan penyelesaian secara bertahap dengan mengutamakan mekanisme nonlitigasi sebelum menempuh litigasi sebagai langkah lanjutan.
Referensi
Adiyaksa, I. T., & Prasetyo, D. I. (2024). Peran serta hambatan fungsionalisasi Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara: Studi kasus pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan), 13(2), 10–16. https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/66
Arliyansyah, R. D., & Mardiananingrum TVM, S. M. (2025). Implementasi upaya mediasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian tunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh badan usaha di Kejaksaan Negeri Gresik. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(5). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i5.1091
Dwi Arliyansyah, R., & Mardiananingrum TVM, S. M. (2025). Implementasi upaya mediasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian tunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh badan usaha di Kejaksaan Negeri Gresik. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(5). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i5.1091
Islami, F. F., Syuryani, & Adriaman, M. (2024). Pelaksanaan bantuan hukum di Kejaksaan pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021. Sakato Law Journal, 2(2), 21-28
Kejaksaan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.
Republik Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.
Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116.
Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238.
Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154.
Republik Indonesia. (2021a). Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Republik Indonesia. (2021b). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298.
Soekanto, S. (2015). Pengantar penelitian hukum (Cetakan ke-3). UI Press.
Susanti, I. (2024). Efektivitas penegakan hukum terhadap perusahaan yang mengabaikan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan (Studi kasus pada BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Pusat dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat). Syntax Idea, 6(8), 3625–3641. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i8.4276
Syafaat, M. A., Sutikno, A. Y. W., & Asiz, M. (2023). Peran Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian bantuan hukum di Kejaksaan Negeri Sorong. Equality Before The Law, 3(2). https://doi.org/10.36232/equalitybeforethelaw.v3i2.459
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
