Penerapan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap Aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi oleh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Wajo serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga orang pegawai Disdukcapil Kabupaten Wajo dan satu orang masyarakat pengguna layanan, observasi, serta studi dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan data kependudukan telah menerapkan mekanisme penggunaan akun individual serta pembatasan akses berdasarkan kebutuhan pekerjaan. Namun, efektivitas pengendalian akses, pengawasan internal, dan pencatatan aktivitas pengguna masih memerlukan evaluasi serta perlu diperkuat. Ketentuan pidana dalam UU PDP, khususnya Pasal 67 dan Pasal 68, dapat menjadi dasar hukum untuk menindak perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana terkait data pribadi. Akan tetapi, kelemahan prosedur administrasi atau pengawasan tidak secara otomatis membuktikan terjadinya tindak pidana. Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan ketentuan pidana meliputi substansi hukum, kapasitas aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, kesadaran hukum masyarakat, budaya hukum, serta koordinasi antarlembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan data pribadi memerlukan penguatan tata kelola data, penyempurnaan standar operasional prosedur, peningkatan kompetensi aparatur, serta koordinasi penegakan hukum yang lebih efektif.