Sinergi Polres Wajo dan P2TP2A dalam Perlindungan Anak terhadap Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual

Penulis

  • Andi Dadi Mashuri Makmur Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng
  • Muh. Ikhwal Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng
  • Martono Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

DOI:

https://doi.org/10.67032/ljl.v5i2.202

Kata Kunci:

sinergi kelembagaan, Polres Wajo, P2TP2A, perlindungan anak, kekerasan seksual

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi antara Kepolisian Resor (Polres) Wajo dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Wajo dalam perlindungan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, dengan menganalisis data penanganan kasus pada periode 2023–2025 serta menggunakan perspektif tata kelola kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode tersebut tercatat 56 kasus, terdiri atas 25 kasus pada 2023, 15 kasus pada 2024, dan 16 kasus pada 2025. Berdasarkan seluruh kasus yang tercatat, pendampingan dari P2TP2A dan proses hukum telah dilakukan, sehingga cakupan pendampingan mencapai 100%. Bentuk kerja sama yang tercatat meliputi penerimaan laporan, pendampingan psikologis dan hukum, serta pemantauan terhadap korban. Faktor pendukung meliputi kesamaan tujuan perlindungan anak, pembagian fungsi kelembagaan, serta koordinasi dalam penanganannya. Sementara itu, faktor penghambat yang perlu mendapat perhatian mencakup keterbatasan sumber daya dan fasilitas, kendala dalam pemeriksaan medis, stigma sosial, serta ketersediaan layanan yang terbatas. Rehabilitasi sosial juga belum tercatat dalam data penanganan yang tersedia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi kedua lembaga telah teridentifikasi dalam beberapa tahapan penanganan, tetapi efektivitas substantifnya belum dapat dipastikan karena keterbatasan informasi mengenai kualitas pendampingan, waktu penyelesaian perkara, serta hasil pemulihan korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, mekanisme rujukan, serta evaluasi layanan yang berorientasi pada pemenuhan hak dan kepentingan terbaik anak

Referensi

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Herbert, J., & Bromfield, L. (2019). Multi-disciplinary teams responding to child abuse: Common features and assumptions. Children and Youth Services Review, 106, Article 104467. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.104467

Lemaigre, C., Taylor, E., & Gittoes, C. (2017). Barriers and facilitators to disclosing sexual abuse in childhood and adolescence: A systematic review. Child Abuse & Neglect, 70, 39–52. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.05.009

Morrison, S. E., Bruce, C., & Wilson, S. (2018). Children's disclosure of sexual abuse: A systematic review of qualitative research exploring barriers and facilitators. Journal of Child Sexual Abuse, 27(2), 176–194. https://doi.org/10.1080/10538712.2018.1425943

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text

Watkin, A., Lindqvist, S., Black, J., & Watts, F. (2009). Report on the implementation and evaluation of an interprofessional learning programme for inter-agency child protection teams. Child Abuse Review, 18(3), 151–167. https://doi.org/10.1002/car.1057

World Health Organization. (2017). Responding to children and adolescents who have been sexually abused: WHO clinical guidelines. https://www.who.int/publications/i/item/9789241550147

Yustiana, Miftahul Khair, Ahmad Fausan, Surianto, & Anugrah Saputra. (2026). Penegakan Hukum Penitensier Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Wajo. Legal Journal of Law, 5(1), 73–84. https://doi.org/10.67032/ljl.v5i1.174

Unduhan

Diterbitkan

09-11-2026

Cara Mengutip

Makmur, A. D. M., Muh. Ikhwal, & Martono. (2026). Sinergi Polres Wajo dan P2TP2A dalam Perlindungan Anak terhadap Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual. Legal Journal of Law, 5(2), 17–35. https://doi.org/10.67032/ljl.v5i2.202

Terbitan

Bagian

Articles