Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Pemblokiran Rekening Tidak Aktif oleh PPATK dalam Perspektif Perlindungan Pemilik Rekening

Abstrak

Penelitian pemblokiran rekening tidak aktif (dormant) oleh PPATK menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan hak-hak perdata pemilik rekening. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum kewenangan PPATK serta kedudukan hak perdata nasabah dan bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan PPATK dalam meminta penghentian sementara transaksi memiliki dasar hukum pada Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara bank dan nasabah merupakan hubungan kontraktual yang melahirkan hak dan kewajiban, sehingga dana dalam rekening tetap menjadi milik nasabah. Perlindungan hukum bagi pemilik rekening diberikan secara preventif melalui prinsip kehati-hatian dan transparansi, serta secara represif melalui mekanisme pengaduan kepada bank, Otoritas Jasa Keuangan, penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif, maupun gugatan perdata. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak keperdataan nasabah.