Tinjauan Terhadap Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Bentuk Perikatan Hukum Perdata di SAMSAT Wajo

Abstrak

Kajian mengenai kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor pada umumnya hanya ditinjau dalam lingkup hukum publik atau tata usaha negara. Padahal, pelaksanaan kewajiban tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep perikatan dalam hukum perdata, merujuk pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Penelitian ini disusun untuk menganalisis kedudukan hukum Pajak Kendaraan Bermotor sebagai suatu bentuk perikatan antara Wajib Pajak dan Pemerintah Daerah, serta mengevaluasi faktor-faktor lapangan yang memengaruhi tingkat kepatuhan di UPT Pendapatan SAMSAT Wilayah Wajo. Pendekatan yuridis empiris diterapkan guna memadukan analisis regulasi dengan fakta sosiologis di masyarakat. Pengumpulan data primer dilaksanakan melalui metode wawancara mendalam, didukung oleh instrumen perundang-undangan sebagai data sekunder, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelusuran membuktikan bahwa kewajiban perpajakan merupakan bentuk perikatan sah yang lahir murni karena perintah undang-undang. Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai kreditur pemegang hak tagih, sedangkan masyarakat berstatus sebagai debitur pengemban kewajiban. Kelalaian dalam memenuhi perikatan tersebut memicu jatuhnya sanksi denda administratif, yang fungsinya sejalan dengan konsep ganti rugi akibat wanprestasi. Pada tataran praktik, tingkat kepatuhan masyarakat sangat didukung oleh kualitas pelayanan birokrasi, namun secara bersamaan terhambat oleh rendahnya pemahaman hukum, instabilitas ekonomi agraris, serta permasalahan administrasi akibat tingginya angka jual beli kendaraan tanpa proses balik nama.