Perlindungan Hukum Terhadap Penyerbarluasan Data Pribadi Pelaku Pinjaman Online di Kabupaten Wajo

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk dan dasar hukum serta penyelesaian sengketa terkait layanan pinjaman secara online dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum oleh pihak Polres Wajo dalam penyelesaian sengketa tersebut. Metode penelitian dilakukan dengan menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu kunci perlindungan hak konsumen adalah regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perusahaan fintech itu sendiri. Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Faktor yang menghambat penegak hukum yaitu kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, tingkat pendidikan penyidik masih rendah, minimnya anggaran penyidikan, belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik, gaji penyidik yang masih rendah, terbatasnya jumlah penyidik.